Bikin Pabrik di Papua, Bos Semen Gresik Minta Jaminan Pemerintah

Jakarta - PT Semen Gresik Tbk (SMGR) telah diminta pemerintah untuk membangun pabrik semen di Papua.

Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Soetjipto meminta jaminan fasilitas infrastruktur jika memang rencana tersebut dijalankan.
.
"Tapi banyak hal yang dibutuhkan seperti infrastruktur, kalau kita yang investasi biayanya sangat mahal," kata Dwi di hotel Four Seasons Jakarta, Senin (17/9/2012).

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan saat kujungan ke kabupaten Wanema Papua meminta Semen Gresik membangun pabrik semen di Wamena untuk mengatasi mahalnya harga semen pada kabuputen-kabupaten di pengunungan tengah Jayawijaya.

Dwi mengaku, pihaknya saat ini masih mengkaji berbagai aspek untuk mendirikan pabrik di Papua. "Kami sedang mengkaji paling tidak sudah investsi di Papua, membangun dermaga dan packing plat yang November akan siap disiapkan," tutupnya.

(feb/dru)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah Minta Dunia Kampus Kembangkan Wirausaha Muda

Jakarta - Pemerintah meminta seluruh Universitas di Indonesia mengembangkan wirausahawan dan berinovasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penciptaan wirausahawan di setiap Universitas tersebut akan mendorong mahasiswa lebih mandiri dalam dunia kerja. Oleh karena itu, harus ada mata kuliah khusus mengenai hal tersebut.

"Dengan semangat wirausaha mahasiswa jika lulus langsung bisa mengembangkan ekonominya sendiri tanpa harus dihantui mau kerja dimana. Kita masih sangat kekurangan wirausahawan saat," kata Hatta dalam penjelasannya seperti dikutip detikFinance, Minggu (16/9/2012).

Untuk bisa menciptakan wirausahawan muda dunia kampus di tuntut terus melakukan inovasi dalam bidang ekonomi dan teknologi.

"Inovasi yang merupakan produk pengetahuan adalah salah satu kunci keberhasilan bangsa," katanya.

Hatta mengatakan sumber daya yang handal akan membawa perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, target pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada 2014 menjadi US$ 5.000 menurutnya, akan tercapai.

"Saat ini pendapatan per kapita per tahun sebesar US$ 3.542 dan akan terus ditingkatkan hingga US$ 5.000 pada 2014," katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, pemeritah optimistis dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi koridor Sumatra, ia mengatakan perlu mempercepat pembangunan infrastuktur dasar seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara.

"Karena percepatan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh jarak ekonomi sehingga konektivitas antardaerah sangat diperlukan," katanya.

(dru/nia)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Wow, BNI Siapkan Helikopter untuk Layani Nasabah Kaya

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupaya memanjakan nasabah pada segmen High Net Worth and Affluent atau nasabah premium melalui program BNI Emerald Priority Banking. Perkembangan di segmen khusus ini mendorong BNI menargetkan pertumbuhan populasi nasabah premium pada 2012 hingga 23 persen lebih besar dibandingkan tahun 2011.

Untuk mengejar target tersebut, BNI meluncurkan dua layanan terbarunya yakni BNI Super Premium Service dan Kartu Kredit BNI Visa Infinite. Dengan BNI Super Premium Service, nasabah BNI Emerald mendapatkan layanan Heli Taxi (Helikopter) yang dapat memangkas waktu perjalanan dari dan ke bandar udara (bandara).

Adapun Kartu Kredit BNI Visa Infinite merupakan kartu kredit yang diperuntukan khusus bagi nasabah BNI Emerald dengan dana kelolaan atau Assets Under Management (AUM). Nasabah individu BNI di segmen High Net Worth dan Affluent menguasai portfolio lebih dari 60% total Dana Individu Pihak Ketiga (DPK) di BNI.

Hingga akhir September 2011, portofolio dana BNI Emerald tumbuh sebesar 16% dibanding posisi akhir Desember 2010 dengan total nasabah lebih dari 11.000 CIF (Customer Information System).

Pertumbuhan BNI Emerald yang cukup signifikan ini disebabkan tingginya respon nasabah kepada BNI, baik nasabah loyal maupun nasabah baru.

Tahun 2012, BNI Emerald akan lebih agresif meningkatkan pertumbuhan populasi segmen High Net Worth dan Affluent sebesar 23% dengan total dana kelolaan yang tumbuh 25%. Itu dimungkinkan karena BNI Emerald sudah memiliki 25 outlet Emerald di seluruh Indonesia, 6 Emerald Lounge, layanan khusus di 912 kantor cabang, dan 348 kantor kas BNI di Indonesia, serta 5 kantor cabang BNI di luar negeri.

"Bagi para pelaku bisnis dari luar kota, khususnya yang memiliki banyak jadwal pertemuan, BNI Emerald memiliki Emerald Lounge yang dapat digunakan gratis. Selesai meeting, nasabah bisa memesan Heli Taxi kami, city check in dan langsung terbang ke bandara. It will save one to two hours from the traffic," jelas Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Felia Salim dalam siaran persnya, Minggu (16/9/2012).

Dengan BNI Super Premium Service, nasabah mendapatkan harga khusus dalam penggunaan Heli Taxi dan mendapatkan free airport handling. Pemesanan dapat dilakukan melalui BNI Emerald Call yang didedikasikan khusus untuk nasabah Emerald. Saat ini, BNI memiliki hampir 200 Nasabah High Ultra Individuals, mereka target market yang disasar untuk layanan Super Premium Service.

Sementara Kartu Kredit BNI Visa Infinite mengutamakan layanan gratis untuk keanggotaan priority pass, welcome gift, renewal gift, Double reward points pada GFF (Garuda Frequent Flyer) serta Kris Flyer Miles, Travel Insurance, dan banyak manfaat lainnya. Kehadiran kartu kredit Visa Infinite melengkapi keistimewaan yang kami berikan kepada Nasabah BNI Emerald khususnya di negara-negara dimana tidak terdapat cabang

"Hingga akhir tahun ini kita menargetkan dapat mengundang 300 nasabah BNI Emerald untuk dapat menikmati keutamaan dari kartu kredit Visa Infinite," papar Darmadi Sutanto, Direktur Konsumer dan Ritel BNI.

"Kebutuhan nasabah kaya itu makin kompleks dan waktu adalah hal yang sangat berharga bagi mereka. Kemacetan lalu lintas di Ibu Kota bukan lagi halangan bagi nasabah BNI Emerald khususnya bagi mereka yang sering berpergian ke bandara baik untuk urusan bisnis maupun pribadi," kata Dirut BNI Gatot Suwondo.

"Saya yakin animo masyarakat untuk suatu layanan khusus seperti ini cukup tinggi, terbukti dengan membludaknya pendaftaran uji coba BNI Super Premium Service dari para nasabah," tambah Gatot.

(dru/nia)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah Masih Ngutang Rp 7,9 Triliun ke Pertamina Bayar BBM

Jakarta - Pemerintah masih belum membayarkan utang penyediaan tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun lalu sekitar Rp 7,9 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Hal ini disebabkan belum adanya persetujuan dari DPR RI terkait penambahan anggaran untuk realisasi penggunaan BBM tahun 2011 lalu yang melebihi kuota 40 juta kilo liter.

"Kita tahun lalu 41,76 juta kl, yang ditetapkan itu 40 juta kilo liter, jadi dikali saja subsidinya sekitar Rp 4.500 per liter," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Menurut Evita, permintaan pembayaran utang ini akan disertakan dalam rapat dengan DPR RI terkait penambahan kuota BBM untuk tahun ini pada esok hari.

"Nanti kita bawa juga ke DPR sama dengan tambahan kuota 2012," ujarnya.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menambahkan pengalaman tahun lalu itulah yang membuat pemerintah mendahulukan pembahasan penambahan kuota BBM tahun ini sebesar 4 juta kl. Hal ini agar Pertamina tidak merugi karena harus nombok membayar kelebihan kuota BBM bersubsidi tiap tahunnya.

"Tambahan kuota ini menunggu persetujuan DPR juga, kasus tahun lalu ketika kuota itu pemerintah otomatis menyatakan ada penambahan kenapa DPR sampai sekarang belum menyetujui pembayaran, belum dibayarkan walaupun telah diaudit BPK dan Pertamina sudah mengeluarkan uangnya, kasihan Pertamina," tandasnya.

(nia/dru)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Ini 'Jurus' Pemerintah Tekan Subsidi BBM di 2013

Jakarta - Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menyatakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan pada tahun depan sebesar 46,01 juta kilo liter (kl). Jumlah tersebut sudah merupakan hasil penghematan dari pertumbuhan kendaraan dan kegiatan ekonomi yang diperkirakan membutuhkan sekitar 48 juta kl.

"Skema tahun depan kita ajukan 46,01 dengan harapan ketika tahun ini 44 harusnya memang naiknya sampai 48 juta kl," ujar Rudi ketika ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Rudi menyatakan untuk menekan kuota ini pemerintah mengharapkan masyarakat serta industri mau ikut serta dalam upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, dengan pertumbuhan mobil sebesar 1 juta dan motor 7-8 juta pada tahun depan diperkirakan ada tambahan kebutuhan sekitar 1,5-2 juta kilo liter.

"Penghematan pasti masih dijalankan teman-teman baik di Jawa-Bali yang sekarang sudah jalan nanti juga di kalimantan. Ditambah pertambangan dan perkebunan ditambah juga gerakan-gerakan masyarakat yang pribadi-pribadi ini lagi digerakkan. Jangan kemudian jor-joran seperti sekarang, maka jadinya 46,01 juta kl itu. Itu pun menurut kita berat sekali," tegasnya.

Selain itu, Rudi mengharapkan konversi BBM ke BBG bisa terlaksana sepenuhnya pada tahun depan.

"Tetapi penghematan akan kita konsentrasikan betul juga dengan program penghematan BBM ke BBG-nya Bu Evita mudah-mudahan tahun depan bisa jalan. Kalau itu yang terjadi kemudian akan ada juga pengurangan. Dengan adanya pengurangan asumsinya bisa menjadi 46,01 juta kl," paparnya.

Namun, lanjut Rudi, ada cara yang paling mudah untuk menekan laju pertumbuhan permintaan BBM bersubsidi, yaitu dengan penyesuaian harga Premium. Dengan demikian, migrasi pengguna Pertamax ke Premium dapat ditekan.

"Yang mudah sebenarnya adalah penyesuaian harga yang dulu kita rencanakan naiklah misalkan Rp 500 kalau itu yang terjadi tidak akan ada yang pindah dari Pertamax ke Premium tapi sebaliknya dari Premium ke Pertamax kan menjadi bagian dari penghematan subsidi energi tapi itu masih jangka panjang entah kapan itu," paparnya.

Rudi menyatakan idealnya penyesuaian harga BBM yang masih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi sekitar Rp 6.000 per liter.

"Tadi sudah saya katakan harga ideal Rp 6.000 sudah cocok, cocok dari segala aspek, baik keuangan. Negara sudah memperhitungkan dari sisi makro ekonominya dampak inflasinya sekitar 0,3 persen. Kemudian dari masyarakat kemampuan daya belinya kira-kira 6 ribu itu masih optimum lah. Semua pihak kira-kira akan happy dengan angka itu, tapi itu harapannya," tegasnya.

Sementara untuk mobil listrik, Rudi menyatakan program tersebut belum masuk dalam rangka penghematan subsidi BBM bersubsidi tahun depan. Hal ini disebabkan pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan sepenuhnya.

"Kalau mobil listrik bukan bagian dari penghematan 2013. Tapi itu harus dilakukan. Kan ada teman-teman yang mengatakan kita mencla mencle, bukan! Dari BBM ke BBGnya Bu Evita tetap jalan, yang listrik jalan, yang penghematan jalan yang biosolar jalan semua, jalan tapi masing-masing ada mulai memulainya semua jalan," tandasnya.

(nia/dru)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

BRI Sediakan Kredit Khusus Ketahanan Pangan

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. BRI memberikan kredit dalam menyukseskan program ketahanan pangan (KKP-E) serta program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

"Kreditnya dalam bentuk investasi atau modal kerja," ujar Sekretaris Perusahaan Bank BRI Muhamad Ali dalam siaran persnya, Minggu (16/9/2012).

Dikatakan Ali, penerima kredit ini, yakni KKP-E, antara lain petani, koperasi dan kelompok Tani. "Tentu sumber pendanaan BRI 100%," ujar Ali.

BRI akan memberi plafond maksimal kreditnya sebesar Rp 500 juta untuk maksimal tenornya lima tahun. Nah, bagaimana dengan obyek yang dibiayai?

"Objek yang dapat dibiayai yakni  pengembangan tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, kacang hijau, perbenihan (padi, jagung dan atau kedelai)," papar Ali.

Tak hanya itu, ada juga yang dibiayai seperti pengembangan hortikultura,  bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, apel dan atau melinjo.

Perusahaan juga menyasar pengembangan perkebunan budidaya tebu, pemeliharaan teh, kopi robusta, kopi arabika dan atau lada. Kemudian ada juga pengembangan peternakan, sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan atau babi.

Sedangkan untuk pengadaan pangan, obyek pembiayaan termasuk gabah, jagung, dan atau kedelai. Dikatakan Ali, program ini tak akan berjalan bila peralatan pertanian terlantar dan tidak dipelihara.

BRI merupakan penyalur kredit KKP-E terbesar diantara 22 bank pelaksana lainnya, dengan market share lebih dari 50% atau lebih dari Rp 1,9 triliun, dari total outstanding perbankan nasional yakni lebih dari Rp 3,46 triliun pada Juni 2012.

"Untuk total akumulatif penyaluran kredit ini dari tahun 2007 sampai dengan semester I tahun 2012 adalah Rp 4,7 triliun dengan total debitur 300 ribu petani di seluruh Indonesia," ujar Ali.

Program KKPE ini telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Lampung. Per Agustus 2012, sudah disalurkan KKP-E lebih dari 57 milyar ke lebih dari 1000 petani. Akhirnya diharapkan dari program KKP-E ini adalah dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama Ali mengatakan, hingga Triwulan II-2012, dana pihak ketiga (DPK) BRI mencapai Rp 371,1 triliun. Dana itu terdiri atas Giro sebesar Rp 74,5 triliun, Tabungan Rp 155,7 triliun, dan Deposito Rp140,9 miliar.

"DPK kita mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan Triwulan II-2011 lalu, dimana Giro sebesar Rp 45,3 triliun, Tabungan Rp 123,8 triliun, dan Deposito Rp 125,5 triliun. Artinya, DPK tumbuh 26% dibanding periode yang sama tahun lalu," ujarnya.

Ali menuturkan, kenaikan itu mempengaruhi komposisi dana murah BRI yang mencapai 62% atau sekitar Rp 311.1 triliun.

"Tabungan tumbuh sebesar 25,8% sedangkan giro tumbuh 64,3 %," imbuh Ali.

Dia mengatakan, peningkatan itu menyebabkan penurunan pada biaya dana (Cost of Fund/COF), dari 4,85% di Triwulan II-2011 menjadi 3,86% pada Triwulan II-2012.

(dru/nia)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Pengusaha Minta Tarif Listrik untuk Industri Kecil Tak Naik

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta agar pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Pasalnya, daya saing IKM di Indonesia masih sangat rendah.

"Untuk IKM sebaiknya ditangguhkan dulu. Daya saing kita di IKM ini masih sangat rendah. Kalau usaha besar, bolehlah," ujar Ketua Bidang Energi BPP HIPMI Reza Rajasa dalam siaran persnya, Minggu (16/9/2012).

Dikakatan Reza, subsidi energi masih sangat dibutuhkan oleh IKM. Menurutnya, ada dua alasan khusus.

"Ada dua alasan disini. Pertama, IKM kita ini akan menghadapi Asean Economic Community 2015 (AEC). Nah daya saing mereka belum kuat. Kita perkuat dulu dengan rupa-rupa insentif, supaya IKM kita tidak kalah nantinya pada 2015. Kedua, insentif buat IKM saat ini belum cukup efektif mendorong daya saing IKM. Misalnya pajak dan perizinan masih belum jelas," tutur Reza.

Menurut Reza, menampung berbagai aspirasi dari anggotanya, Hipmi melihat belum saatnya menaikkan TDL buat IKM.

"Jadi jangan sampai terjadi disinsentif tapi insentifnya yang harus diperkuat," kata Reza.

Reza menambahkan, bila AEC diberlakukan, IKM Indonesia akan sulit bersaing dengan IKM-IKM dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. "Bahkan dengan Vietnam saja kita bisa berat. Sebab itu, semua pihak mesti serius membenahi IKM nasional," ujar Reza lagi.

Sebelumnya pemerintah berencana mengusulkan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Keputusan ini bertujuan meredam laju subsidi energi yang naik mencapai Rp 274,7 triliun tahun depan. Dalam anggaran penerimaan negara direncanakan mencapai Rp 1.507 triliun yang naik 11 persen dari tahun ini. Namun belanja negara juga lebih besar mencapai Rp 1.657, 9 triliun

(dru/nia)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Renegosiasi 14 Perusahaan Tambang Terganjal Masalah Perhitungan Keuangan

Jakarta - Kementerian ESDM mencatat sebanyak 14 perusahaan tambang telah menyatakan kesiapannya untuk menandatangani amandemen kontrak. Perusahaan tersebut telah menyetujui sebagian besar poin yang dibahas dalam renegosiasi.

Demikian disampaikan Direktur Minerba Kementerian ESDM Thamrin Sihite saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

"Renegosiasi jalan terus. Ada 14 yang siap. Memang belum selesai. Namanya renegosiasi ini susah," ungkapnya.

Thamrin mengatakan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, terdapat enam isu strategis yang akan direnegosiasikan pemerintah dengan perusahaan tambang.

Enam poin pokok renegosiasi yaitu luas iwilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara terkait pajak dan royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban divestasi, kewajiban penggunaaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

"Secara prinsip mereka sudah menyetujui. Ada 6 isu strategis," ujarnya.

Menurut Thamrin, dari 14 perusahaan terdapat 5 perusahaan pemegang Kontrak Karya dan 9 pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

"Sekarang yang 14 ini tinggal masalah penerimaan negara dan mereka ini secara umum sudah bisa mengerti," jelasnya.

Dari enam poin tersebut, hanya satu poin yang belum disetujui yaitu masalah penerimaan negara terkait pajak dan royalti. Dia mengatakan pada dasarnya perusahaan tambang tersebut memahami niat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan royalti.

Namun, perusahaan-perusahaan tambang tersebut masih menunggu keputusan pemerintah terkait penerapan aturan mengenai pajak dan royalti akan bersifat nail down (mengikuti kontrak/tetap) atau prevailing law (berubah-ubah mengikuti aturan yang berlaku).

Jika penerapan pajak bersifat nail down, lanjut Thamrin, maka pajak badan usaha yang dibayarkan perusahaan tambang tetap 45%. sedangkan jika prevailing law persentase pajak badan usaha akan mengikuti UU Pajak, di mana pajak untuk perseroan terbatas adalah 25% sehingga jika diterapkan prevailing law maka penerimaan negara akan turun.

"Kalau kita setujui prevailing law itu langsung drop," ungkapnya.

Namun, jika pemerintah menerapkan prevailing law untuk pembayaran royalti maka pemerimaan pemerintah akan meningkat. Thamrin mencontohkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) saat ini membayarkan royalti emas sekitar 3,75%, sedangkan PT Freeport Indonesia sebesar 1%.

"Jadi memang ada untung ruginya, jadi perlu koordinasi lebih lanjut kan gitu," pungkasnya.

(nia/dru)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Berada di 'Ujung Tanduk', Djakarta Lloyd Harus Diselamatkan

Jakarta - PT Djakarta Lloyd (Persero) kini berada di ujung tanduk akibat kondisi keuangan perusahaan carut marut. BUMN pelayaran tersebut harus disehatkan karena menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat dua pertiga perdagangan di Indonesia dilakukan melalui laut.

"Kalau melihat kondisi geografis yang berupa kepulauan, seharusnya Indonesia memiliki perusahaan pelayaran negara yang dapat diandalkan," jelas Koordinator Forum Transportasi Laut – Masyarakat Transportasi, Ajiph Razifwan Anwar dalam penjelasannya seperti dikutip detikFinance, Minggu (16/9/2012).

Ajiph mengaku prihatin dengan kondisi PT Djakarta Lloyd yang berada diambang kehancuran akibat salah urus manajemen terdahulu. Sehingga ke depan BUMN ini harus segera melakukan banyak perubahan.

"Perubahan radikal dapat dilakukan melalui pembenahan organisasi dan manajemen oleh direksi baru, serta BUMN ini harus fokus kepada bisnisnya," ujar Ajiph.

Dijelaskan Ajiph, Indonesia tidak boleh bergantung kepada perusahaan pelayaran asing dan swasta semata. Sebab, harus ada BUMN yang siap memberikan pelayanan apabila terjadi gejolak pada perekonomian.

"Kita bisa belajar dari MSI yang merupakan perusahaan pelayaran milik Malaysia, yang secara cepat beralih dan semula masuk ke bisnis peti kemas. Djakarta Llyod harus didukung dan diselamatkan," ujarnya.

Ajiph memberi masukan agar Djakarta Lloyd masuk ke bisnis angkutan curah seperti minyak mentah, bahan bakar, kelapa sawit, bahan kimia cair, dan batubara yang memiliki prospek bagus.

Saat ini, manajemen baru Djakarta Lloyd telah mendapat kepercayaan dari PLN untuk mengirim batubara ke sejumlah PLTU. Bahkan, karena kerjanya dinilai baik seperti pengiriman tepat waktu bahkan lebih cepat setiap bulannya, PLN akan memberikan kontrak baru ke Djakarta Lloyd pada tahun 2013.

(dru/nia)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Berada di 'Ujung Tanduk', Djakarta Lloyd Harus Diselamatkan

Jakarta - PT Djakarta Lloyd (Persero) kini berada di ujung tanduk akibat kondisi keuangan perusahaan carut marut. BUMN pelayaran tersebut harus disehatkan karena menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat dua pertiga perdagangan di Indonesia dilakukan melalui laut.

"Kalau melihat kondisi geografis yang berupa kepulauan, seharusnya Indonesia memiliki perusahaan pelayaran negara yang dapat diandalkan," jelas Koordinator Forum Transportasi Laut – Masyarakat Transportasi, Ajiph Razifwan Anwar dalam penjelasannya seperti dikutip detikFinance, Minggu (16/9/2012).

Ajiph mengaku prihatin dengan kondisi PT Djakarta Lloyd yang berada diambang kehancuran akibat salah urus manajemen terdahulu. Sehingga ke depan BUMN ini harus segera melakukan banyak perubahan.

"Perubahan radikal dapat dilakukan melalui pembenahan organisasi dan manajemen oleh direksi baru, serta BUMN ini harus fokus kepada bisnisnya," ujar Ajiph.

Dijelaskan Ajiph, Indonesia tidak boleh bergantung kepada perusahaan pelayaran asing dan swasta semata. Sebab, harus ada BUMN yang siap memberikan pelayanan apabila terjadi gejolak pada perekonomian.

"Kita bisa belajar dari MSI yang merupakan perusahaan pelayaran milik Malaysia, yang secara cepat beralih dan semula masuk ke bisnis peti kemas. Djakarta Llyod harus didukung dan diselamatkan," ujarnya.

Ajiph memberi masukan agar Djakarta Lloyd masuk ke bisnis angkutan curah seperti minyak mentah, bahan bakar, kelapa sawit, bahan kimia cair, dan batubara yang memiliki prospek bagus.

Saat ini, manajemen baru Djakarta Lloyd telah mendapat kepercayaan dari PLN untuk mengirim batubara ke sejumlah PLTU. Bahkan, karena kerjanya dinilai baik seperti pengiriman tepat waktu bahkan lebih cepat setiap bulannya, PLN akan memberikan kontrak baru ke Djakarta Lloyd pada tahun 2013.

(dru/nia)

1:00 AM | 0 komentar | Read More