Pelayaran Nelly Dwi Putri Banderol Saham Rp 160-190 per Lembar

Jakarta - PT Pelayaran Nelly Dwi Putri menetapkan harga saham perdananya pada kisaran Rp 160-190 per lembar. Dengan demikian perseroan maksimal akan mendapatkan dana Rp 66,5 miliar.

Berdasarkan hasil due dilligence perseroan hari ini, Selasa (17/9/2012), kisaran harga saham IPO Rp 160-190 per lembar. Perseroan menawarkan maksimal 350 juta lembar saham atau sekitar 14,89% dari modal disetor usai penawaran umum.

Hasil IPO digunakan perseroan akan digunakan 80% sebagai pendanaan pembelian 11 set kapal tunda dan kapal tongkang. Pembelian kapal juga menggunakan kas internal dan atau pinjaman perbankan. "Sisanya sekitar 20% sebagai modal kerja," kata Direktur Utama Pelayaran Nelly Dwi Putri, Tjahja Tjugiarto di UOB Plaza, Jakarta.

Sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Lautandhana Securindo. Perkiraan jadwal book building pada 17-19 September 2012, dengan masa panawaran 2-4 Oktober 2012. Masa penjatahan dan distribusi saham masing-masing pada 5 dan 8 Oktober 2012. Listing diperkirakan terjadi di 9 Oktober 2012.

Menurut Tjahja, bisnis perseroan lebih banyak ada di dalam negeri hingga penurunan industri pelayaran relatif tidak terlalu berpengaruh kepada Nelly Dwi Putri.

"Industri angkutan pelayaran memberi peluang dan potensi yang menjanjikan. Saat ini perseroan telah melayani muatan untuk bidang industri pulp & paper dan industri lain, kayu bulat, Batu split, pasir serta batu bara," katanya.

Ke depan perseroan siap menggarapp segmen angkutan lain, seperti CPO, CNG, dan komoditas lainnya.

Hingga akhir 2012 dengan membaiknya industri pelayaran, perseroan menargetkan laba Rp 18,96 miliar atau naik dari posisi sebelumnya Rp 9,81 miliar. Sementara target pendapatan Rp 51,89 miliar, atau naik dari posisi 2011 Rp 35,114 miliar.

(wep/dnl)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Infrastruktur RI Buruk Karena Banyak Dikorupsi

Jakarta - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan korupsi adalah biang kerok yang menggerus belanja infrastruktur di daerah. Karena itu meski anggaran naik, kualitas infrastruktur tetap buruk.

Hal ini diungkapkan oleh Peneliti KPPOD Ratnawati Muyanto di kantor KPPOD, Kuningan Jakarta, Senin (17/09/12).

"Pada 2007 hingga 2010 indeks tata daerah, kendala yang meningkat adalah infrastruktur. Anggaran infrastruktur meningkat tetapi kualitas infratruktur memburuk. Korupsi dianggap sebagai salah satu faktor ini," katanya.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70% penyalahgunaan belanja pemerintah dilakukan di daerah. Di 2010 terdapat 17 gubernur dari total provinsi dari 13 bupati/walikota yang menjadi tersangka korupsi.

"Semakin tinggi tingkat korupsi, maka semakin tinggi belanja pemerintah di bidang infrastruktur, buruk kualitas jalan, ini hipotesa tetapi ini sangat berkaitan," imbuhnya.

Korupsi di daerah terjadi lebih karena penyalahgunaan belanja publik daripada penerimaan dari sisi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Korupsi mengakibatkan penurunan jalan melalui belanja di sektor jalan, irigasi, dan jaringan.

Dalam kurun waktu 2007-2011 anggaran belanja Pemda di kabupaten dan kota di Indonesia untuk infrastruktur berkisar antara 11-13%. Namun ternyata peningkatan anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur dan tingkat kerusakan. Dari 2007 panjang jalan yang rusak di tingkat kabupaten dan kota mencapai 24,9%, dan di 2010 meningkat hingga 44,4%.

"Jadi harus ada peningkatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di dalam bentuk yang lebih formal," tutupnya.

(wij/dnl)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Tawaran Waralaba Makanan Sehat dari Kebal

Jakarta - Memulai sebuah bisnis atau usaha tidak selalu berangkat dari ide mencari keuntungan. Ada juga karena keprihatinan ingin menyelesaikan persoalan sosial, kemudian mendirikan bisnis.

Itulah yang terjadi pada bisnis makanan dan jajanan untuk balita dari Kedai Balitaku. General Manajer Kedai Balitaku, Muhammad Agus menjelaskan usaha yang dirintis dari sebuah penelitian yang ia lakukan bersama rekannya dari MercyCorps yakni sebuah LSM peduli kesehatan.

Di sebuah kelurahan di Jakarta Utara menunjukkan buruknya kualitas gizi dan kebersihan dari makanan dan jajanan yang dikonsumsi anak-anak balita di lokasi penelitian sehingga munculah ide mendirikan usaha makanan dan jajanan sehat untuk balita.

"Perlu ditemukan keseimbangan makanan yang memerlukan gizi, sehingga ditemukanlah bentuk makanan yang nggak jauh beda dengan makanan kaki lima tapi bagaimana itu lebih sehat dan terjangkau buat mereka," kata Agus kepada detikFinance pada acara Franchise & License Indonesia Expo tahun 2012 di JCC Senayan, Jakarta pekan lalu.

Setelah melakukan penelitian selama 1 tahun, tepatnya pada tahun 2010, Agus bersama 2 orang rekannya memutuskan untuk mendirikan Kedai Balitaku (Kebal) yang menjual makanan dan jajanan sehat dengan harga ekonomis berkonsep kaki lima untuk balita bahkan saat ini telah merambah ke konsumen dewasa.

"Ada nasi tim, nasi haenam, bubur. kemudian yang lain ada jeli, puding, siomay, bakso, otak-otak, bergedel. Kurang lebih ada 17 item kita punya," imbuhnya.

Konsep jajanan dan makanan sehat ala kaki lima yang membidik kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah ini, menurut Agus dijual dengan harga yang sangat terjangkau.

"Rp 1000 sampai Rp 5.000. Maksimal Rp 5.000, itu sudah makanan berat. Kalau makanan bayi itu harganya Rp 2.500 untuk satu porsi,"sebutnya.

Namun usaha yang dijalani oleh Agus bersama rekannya memiliki tantangan yang datang bukan dari sesama pengusaha makanan sehat namun dari jajanan dan makanan kaki lima yang kurang sehat namun masih digemari oleh anak-anak. Untuk menghadapi iu, Kedai Balitaku kemudian menggandeng ibu-ibu untuk mensosialisasikan makanan dan jajanan sehat sambil ikut mempromosikan merek usaha.

"Sisi marketingnya kita pakai edukasi jadi kita melalui kelompok massa seperti ibu-ibu PKK, posyandu kita sosialisasikan tentang makanan ini, sekaligus membantu mitra untuk memarketingkan," sebutnya.

Usaha yang dimulai Agus bersama rekannya itu, saat ini telah memiliki 36 stand Kedai Balitaku yang semuanya berada di Jakarta serta telah mempekerjakan 16 orang. Selain itu, Kedai balitaku juga memperkenalkan konsep waralaba dengan penawaran setiap stannya mulai harga Rp 4 juta hingga Rp 7,5 juta. "5 bulan maksimal sudah balik modal," tutupnya.

Apakah anda terarik menjadi mitra Kedai Balita untuk memasarkan makanan dan jajanan balita yang lezat, sehat dan hemat atau sekedar mengetahui lebih dalam. Kalau gitu, yuk datang ke Plaza Bisnis Kemang Jl Kemang Raya No.2 Bangka Jakarta Selatan atau mengunjungi website www.kedaibalitaku.com

(feb/hen)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

NU Ancam Mogok Bayar Pajak, Ini Tanggapan Ditjen Pajak

Jakarta - Penerimaan pajak yang dikorupsi oleh oknum pegawai pajak, menjadi perhatian serius bagi Nahdlatul Ulama (NU). Bila masih ada kasus korupsi pajak, NU mendorong warganya mogok bayar pajak. Apa kata Ditjen Pajak?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengatakan, pada prinsipnya Ditjen Pajak sangat menghargai kebebasan berpendapat yang disampaikan oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, seperti misalnya saran dari para alim ulama NU.

"Atas masukkan dan saran tersebut, Ditjen Pajak telah dan terus melakukan berbagai upaya perbaikan diantaranya penyempurnaan proses bisnis, penerapan sistem pengawasan internal yang berbasis budaya korektif dan penegakan hukum perpajakan," kata Kismantoro dalam siaran pers yang dikutip, Senin (17/9/2012).

Tapi, ujar Kismantoro, di lain pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.
"Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia wajib mentaati hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945," kata Kismantoro.

Kismantoro mengatakan, kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan, kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Secara filosofis, imbuh Kiswantoro, kewajiban membayar pajak juga merupakan bentuk partisipasi warga negara kepada negaranya. Partisipasi ini bahkan setara dengan hak dan kewajiban warga negara yang lain yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

"Sehingga, apabila setiap warga negara mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dapat tercukupi," cetus Kiswantoro.

Sebelumnya, Ketua Tanfidziyah NU Slamet Effendi Yusufini mengatakan, bila masih ada kasus korupsi pajak, NU mendorong warganya mogok bayar pajak.

"sekarang mulai dari pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sudah tidak benar. Maka NU anjurkan jangan bayar pajak," ancam Slamet Effendi Yusuf, usai acara pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Bersama NU, di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu lalu.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketum MUI ini, pihaknya akan memasukkan mengenai pembahasan pemboikotan pajak pada sidang komisi di Munas. Dia menambahkan lebih jauh, sebenarnya umat Muslim itu tidak diwajibkan untuk membayar pajak, yang diwajibkan adalah membayar zakat.

(dnl/hen)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Laba Perusahaan Energi Bakrie Turun Tipis Jadi US$ 1,2 Juta

Jakarta - PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) perusahaan energi kelompok Bakrie mencatat penurunan tipis atas laba di semester I-2012 menjadi US$ 1,205 juta dari posisi yang sama tahun lalu US$ 1,523 juta. Ini berkebalikan dengan kinerja pendapatan yang malah meningkat di Januari-Juni tahun ini.

Menurut Imam Agustino Direktur Utama ENRG, Penjualan Bersih dan EBITDA masing-masing sebesar US$ 242 juta dan US$ 81 juta pada semester I-2012. Penjualan bersih dan EBITDA meningkat sebesar 144% dan 88% dibanding tahun lalu.

"Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga jual minyak dan gas, dan peningkatan rata-rata produksi harian. Kepemilikan Perusahaan di blok ONWJ PSC sebesar 18,73% telah memberikan tambahan produksi sebesar 11.719 barel ekuivalen per hari pada semester pertama 2012," kata Imam di Jakarta, Senin (17/9/2012).

Ia menambahkan, realisasi harga jual minyak dan gas kami juga telah meningkat masing-masing sebesar 5% dan 17% dibandingkan periode 2011.

Manajemen juga mengantisipasi tambahan volume gas dari lapangan Terang di blok Kangean PSC (Jawa Timur). Tambahan volume ini dipercaya akan membawa kinerja positif ENRG pada triwulan III dan IV 2012.

"Dari Juni sampai dengan Agustus 2012, blok Kangean PSC telah memproduksikan gas rata-rata sebesar 221 jutakaki kubik gas per hari (berdasarkan 100% kepemilikan)," ucap Imam.

Kangean PSC sendiri mampu berproduksi sampai dengan maksimum kapasitas 300 juta kaki kubik gas per hari, dimana blok minyak ini dimiliki 50% oleh ENRG, 25% oleh Japex Co., Ltd. (Japan) dan 25% oleh Mitsubishi Corporation (Japan).

(wep/dru)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Semen Gresik Rogoh Kocek Rp 50 Miliar Bentuk 'Semen Indonesia'

Jakarta - Penyatuan perusahaan semen milik BUMN sebentar lagi terwujud. PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang akan melebur menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama Semen Gresik Dwi Soetjiptono mengaku saat ini proses pembetukan Semen Indonesia masih dalah tahap mematangkan persiapan.

"Kemulusan aspek legal, menata hal yang terkait dengan akunting, legal, sistem tapi yang terpenting sosialisasi yang kita lakukan dengan baik," ungkap Dwi di sela acara Indonesia Investment Forum di hotel Four Seasons Jakarta, Senin (17/9/2012).

Dana yang diperlukan untuk proses pembetukan hingga terbentuknya Semen Indonesia mencapai Rp 50 miliar.

"Kami butuh setidaknya Rp 50 miliar untuk persiapan semen Indonesia," sebutnya.

Namun proses pembentukan Semen Indonesia ini diakui oleh Dwi mengahdapi kedala dari internal 3 perusahaan semen plat merah tersebut.

"Kalau di perusahaan hambatan berkaitan fanitisme kelompok," imbuhnya.

Namun, Dwi mengaku pada akhir 2012 proses pembetukan Semen Indonesia berlangsung lancar. Ia juga menjelaskan banyak manfaat yang diperoleh dari pembentukan Semen Indonesia ini kedepan.

"Memantapkan sinbergi yang kuat, tidak menghindari kemungkinan goyah oleh berbagai pihak, kedua value kebutuhan perusahaan berkembang ke arah investment management daripada operasional management yakni pengembangan usaha," tambahnya.

Dwi juga menegaskan bahwa nantinya setelah Semen Indonesia terbentuk, pihaknya akan tetap memepertahankan merek yang telah ada.

"Kalau brand akan masih pertahankan yang masih kuat di pasar, tetap ada semen Tonasa, Gresik, dan Padang," tutupnya.

(feb/dru)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Sofjan Wanandi Dukung Koruptor Dihukum Mati

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung wacana Nahdlatul Ulama (NU) soal hukuman mati bagi para koruptor yang dinilai membuat negara bangkrut.

"Sudah waktunya untuk koruptor untuk tidak perlu ada remisi malah harus dihukum berat bahkan mati," kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, Senin (17/9/2012).

Sofjan mengatakan, dirinya kesal karena koruptor juga yang menggerus anggaran infrastruktur sehingga tidak ada perbaikan sampai sekarang.

"Tak ada perbaikan jalan-jalan kita. Habisnya anggaran buat tambal jalan-jalan yang rusak. Saya harapkan pemerintah tidak ada lagi alasan politis kalau ini tidak benar," ujar Sofjan.

Menurutnya, di Indonesia banyak koruptor tidak tahu malu. Karena itu pengusaha mendukung hukuman yang menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Menurut Sofjan yang juga menjabat juga sebagai Ketua Penasehat Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), korupsi di Indonesia sudah merajelala. Pemerintah hanya menilai pada angka-angka saja seperti anggaran dan lain-lain tetapi realistis pembangunan infrastruktur minim untuk dikontrol sehingga memungkinkan praktik korupsi.

"Kita tidak banyak merasakan pertumbuhan ekonomi kita. Ongkos logistik kita mahal 15% dan tidak digunakan dengan semestinya. Pelaksanaan banyak dikorupsi. Saya heran dengan pemerintah Ini tidak akan dilaksanakan secara tepat dan banyak manipulasi, hilang dijalan sebanyak30% alias korupsi," katanya.

Dalam laporan KPPOD, tidak banyak perbaikan dalam memperbaiki dan menambah infrastruktur terutama jalan. Ditakutkan nantinya 20% anggaran infrastruktur di daerah 2013 tidak akan digunakan sebagaimana mestinya.

(wij/dnl)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Bikin Pabrik di Papua, Bos Semen Gresik Minta Jaminan Pemerintah

Jakarta - PT Semen Gresik Tbk (SMGR) telah diminta pemerintah untuk membangun pabrik semen di Papua.

Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Soetjipto meminta jaminan fasilitas infrastruktur jika memang rencana tersebut dijalankan.
.
"Tapi banyak hal yang dibutuhkan seperti infrastruktur, kalau kita yang investasi biayanya sangat mahal," kata Dwi di hotel Four Seasons Jakarta, Senin (17/9/2012).

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan saat kujungan ke kabupaten Wanema Papua meminta Semen Gresik membangun pabrik semen di Wamena untuk mengatasi mahalnya harga semen pada kabuputen-kabupaten di pengunungan tengah Jayawijaya.

Dwi mengaku, pihaknya saat ini masih mengkaji berbagai aspek untuk mendirikan pabrik di Papua. "Kami sedang mengkaji paling tidak sudah investsi di Papua, membangun dermaga dan packing plat yang November akan siap disiapkan," tutupnya.

(feb/dru)

1:01 AM | 0 komentar | Read More

Bikin Pabrik di Papua, Bos Semen Gresik Minta Jaminan Pemerintah

Jakarta - PT Semen Gresik Tbk (SMGR) telah diminta pemerintah untuk membangun pabrik semen di Papua.

Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Soetjipto meminta jaminan fasilitas infrastruktur jika memang rencana tersebut dijalankan.
.
"Tapi banyak hal yang dibutuhkan seperti infrastruktur, kalau kita yang investasi biayanya sangat mahal," kata Dwi di hotel Four Seasons Jakarta, Senin (17/9/2012).

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan saat kujungan ke kabupaten Wanema Papua meminta Semen Gresik membangun pabrik semen di Wamena untuk mengatasi mahalnya harga semen pada kabuputen-kabupaten di pengunungan tengah Jayawijaya.

Dwi mengaku, pihaknya saat ini masih mengkaji berbagai aspek untuk mendirikan pabrik di Papua. "Kami sedang mengkaji paling tidak sudah investsi di Papua, membangun dermaga dan packing plat yang November akan siap disiapkan," tutupnya.

(feb/dru)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah Minta Dunia Kampus Kembangkan Wirausaha Muda

Jakarta - Pemerintah meminta seluruh Universitas di Indonesia mengembangkan wirausahawan dan berinovasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penciptaan wirausahawan di setiap Universitas tersebut akan mendorong mahasiswa lebih mandiri dalam dunia kerja. Oleh karena itu, harus ada mata kuliah khusus mengenai hal tersebut.

"Dengan semangat wirausaha mahasiswa jika lulus langsung bisa mengembangkan ekonominya sendiri tanpa harus dihantui mau kerja dimana. Kita masih sangat kekurangan wirausahawan saat," kata Hatta dalam penjelasannya seperti dikutip detikFinance, Minggu (16/9/2012).

Untuk bisa menciptakan wirausahawan muda dunia kampus di tuntut terus melakukan inovasi dalam bidang ekonomi dan teknologi.

"Inovasi yang merupakan produk pengetahuan adalah salah satu kunci keberhasilan bangsa," katanya.

Hatta mengatakan sumber daya yang handal akan membawa perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, target pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada 2014 menjadi US$ 5.000 menurutnya, akan tercapai.

"Saat ini pendapatan per kapita per tahun sebesar US$ 3.542 dan akan terus ditingkatkan hingga US$ 5.000 pada 2014," katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, pemeritah optimistis dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi koridor Sumatra, ia mengatakan perlu mempercepat pembangunan infrastuktur dasar seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara.

"Karena percepatan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh jarak ekonomi sehingga konektivitas antardaerah sangat diperlukan," katanya.

(dru/nia)

1:01 AM | 0 komentar | Read More