Banyak Penyelundupan, Bappenas Kaji Efektivitas Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah mengaku sampai saat ini penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran. Kementerian ESDM saja mengakui 77% subsidi BBM yang jumlahnya ratusan triliun tidak diterima pihak yang berhak.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengakui, subsidi oleh BBM tidak tepat sasaran karena pemberiannya dipukul rata. Pemerintah sedang mengkaji efektivitas subsidi BBM ini.

"Subsidi itu perlu, cuma jangan subsidi yang tidak tepat sasaran. Tapi ini yang masih across the board," ujar Armida saat ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Armida mencontohkan, Iran bisa memberikan subsidi berupa transfer langsung seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyatnya yang berhak menerima subsidi. Dana tunai ini kemudian bisa digunakan untuk membeli energi dan segala kebutuhan hidupnya.

"Contoh Iran, subsidinya tidak ada yang across the board, tapi berupa BLT, atau cash transfer. Berapa orang-orangnya, yang cash ditransfer ke rumah tangga, tapi harga energinya tidak. Dengan anggaran itu dia bisa beli. Jadi tidak ada yang orang kaya dapat murah, miskin murah. Itu supaya yang dapat yang berhak saja," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Armida, pemerintah tengah mengkaji efektivitas dari pemberian subsidi yang saat ini ada.

"Efektivitas dari pemberian subsidi itu harus dikaji lagi. Itu harus ada framework besarnya, subsidi yang tepat sasaran bagaimana," cetusnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

Tahun ini saja, jatah BBM subsidi sebanyak 40 juta kiloliter (KL) habis sebelum akhir tahun. Pemerintah meminta tambahan kuota 4 juta KL. Apakah kuota ini semua jatuh ke tangan yang berhak?

(nia/dnl)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Bos KAI: Tarif KRL Naik Rp 2.000, Tak Perlu Persetujuan Menhub

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan tarif KRL Commuter Line akan naik Rp 2.000 mulai 1 Oktober 2012. Kenaikan tarif ini tidak memerlukan persetujuan Menteri Perhubungan (Menhub).

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama KAI Ignasius Jonan kepada detikFinance, Selasa (18/9/2012).

"Tarif non subsidi tidak memerlukan persetujuan Menhub, namun memberitahukan alasan tertulis dengan studi yang relevan termasuk survei yang sudah dilakukan oleh lembaga independen," kata Jonan.

Jonan berjanji, KAI akan terus meningkatkan kualitas pelayanannya untuk ke depan. Kenaikan tarif ini diperlukan karena KRL tidak disubsidi sehingga harus ada penyesuaian tarif.

"Tarif perlu penyesuaian dari waktu ke waktu, kecuali diberikan subsidi atau PSO," cetus Jonan.

Sebelumnya Jonan pernah mengatakan, kenaikan tarif diusulkan karena KAI akan memulai perbaikan layanan mulai tahun ini hingga 2018. Adapun perbaikan layanan tersebut adalah:

• Sterilisasi di hampir 60 stasiun di Jabodetabek
• Revitalisasi di 15 stasiun
• Pembangunan underpass atau skybridge untuk lalu lintas penumpang di Stasiun Manggarai dan Jatinegara
• Penambahan prasarana yaitu gardu listrik dan beberapa stasiun baru yang dikaitkan dengan antar moda
• Penambahan 1.400 gerbong KRL

Rencananya, tarif KRL Commuter Line yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

• Rp 9.000 untuk Relasi Bogor – Jakarta/Jatinegara
• Rp 8.000 untuk Relasi Depok – Bogor
• Rp 8.000 untuk Relasi Depok – Jakarta/Jatinegara
• Rp 8.500 untuk Relasi Bekasi – Jakarta/Stasiun Transit
• Rp 8.000 untuk Relasi Parung Panjang/Serpong – Tanah Abang/Stasiun Transit
• Rp 7.500 untuk Relasi Tangerang – Duri/Stasiun Transit

Tarif berlaku untuk arah sebaliknya.

(dnl/hen)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Wamenkeu: Tarif Listrik Naik, Inflasi Tak Lebih dari 0,3%

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar mengatakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15% mulai 2013 akan mempengaruhi pada inflasi namun tak signifikan. Diperkirakan kontribusi inflasi karena kenaikan tarif listrik hanya berpengaruh 0,2-0,3%.

"Terlalu cepat jika dikatakan sekarang. Kita lihat kapan dimulai kebijakan itu. Tidak akan lebih dari 0,2-0,3% secara keseluruhan sampai akhir tahun," katanya di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/09/12).

Penilaian pemerintah, kenaikan TDL sebesar 15% tersebut akan dapat menghemat anggaran untuk listrik sebesar Rp 11 triliun. Agar tidak memberatkan masyarakat, kenaikan tarif listrik tahun depan akan dilakukan secara bertahap tiap tiga bulan.

"Tergantung dari kita melakukan penyesuaian tarif itu sendiri. Per kuartal dampak inflasinya bisa dikelola daripada sekaligus. Ini penting untuk menjaga agar subsidi tidak membengkak," katanya.

Mahendra mengatakan agar semua pihak menyadari subsidi listrik yang dinikmati tak terus-terusan. Pemerintah akan menyampaikan rencana ini dengan komunikasi kepada pihak-pihak terkait.

"Listrik harus dikomunikasikan dan harus kita sampaikan secara rinci melalui proses demokrasi dengan para stakeholder dan itu harus kita lakukan," tutupnya.

(wij/hen)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Nunggak Rp 350 Miliar, DPR: Pemerintah Harus Peringatkan Freeport!

Jakarta - PT Freeport Indonesia (Freeport) masih masih menunggak pembayaran dividen kepada pemerintah sebesar Rp 350 miliar.

Apa tanggapan DPR atas tunggakan Freeport ini?

Anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta mempertanyakan sikap Freeport yang terlambat membayar kekurangan setoran dividen kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN.

"Kalau benar itu adalah menunggak, maka bisa kita pertanyakan maksud Freeport menunggak kewajiban. Apakah karena ada soal dalam perhitungan, tidak punya uang atau karena arogan karena merasa kuasa," kata Arif kepada detikFinance, Selasa (18/9/2012).

Arif mengaku pembayaran dividen itu adalah hak bangsa Indonesia karena Freeport telah melakukan eksplorasi tambang di Papua sejak lama. Menurutnya harus ada peringatan keras dari pemerintah agar Freeport memenuhi kewajibannya tepat waktu.

"Pemerintah harus memberikan peringatan keras atas keterlambatan tersebut, karena ketentuan mengenai dividen kan sudah diatur dalan kontrak karya ataupun peraturan perundang-undangan lainnya," tutupnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan pemerintah masih menagih kekurangan penerimaan dividen dari freeport sebesar Rp 350 miliar.

"Kita kurang Rp 350 miliar, karena kita belum dapat setoran dari Freeport, dan kita lagi usahakan supaya Freeport mampu membayar dividen sehingga kewajiban dividen kita terpenuhi," kata Dahlan di Plasa Sarinah Jakarta, Selasa (18/9/2012)

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia berhak atas dividen dari Freeport karena pada 1976 pemerintah membeli 8,5 persen saham Freeport dari Freeport Minerals Company dan investor lain.

Tahun ini, Freeport Indonesia berencana membayar dividen kepada negara sebesar Rp 1,5 triliun atau turun 14,77 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 1,76 triliun.

(feb/dru)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah 'Putar Otak' Tekan Subsidi BBM Tahun Depan

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menyatakan pemerintah tetap akan melakukan pembahasan bersama DPR RI guna merealisasikan rencana pemerintah dalam menekan anggaran subsidi energi, terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Ini perlu pembahasan, masih ada ruang kajian itu dan harus dibuka dalam pembahasan dengan DPR," ujar Armida saat ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Menurut Armida, dalam masa pembahasan RAPBN 2013 hingga Oktober mendatang, pemerintah akan memberikan data-data terbaru terkait harga minyak dan kondisi perekonomian global, termasuk kebijakan negara lain, seperti Amerika Serikat, yang menggerakkan kembali perekonomian global.

"Waktu RAPBN disusun harga minyak sempat turun. Ini sangat tergantung kondisi perekonomian global. Akhir-akhir ini kan ada QE3, makanya mulai gerak lg, harga minyak naik lagi. Dinamika ini yang belum tertangkap waktu pembahasan RAPBN," terangnya.

Armida menyatakan pemerintah akan membuat beberapa opsi guna mengurangi beban subsidi BBM ini, tanpa memberatkan masyarakat.

"Orang itu harus punya banyak opsi, seperti BBG untuk yang tidak mau beli Pertamax, public transportation yang murah, nah yang disubsidi itu tetap angkutan umum ini. Bappenas akan menyiapkan mekanisme deliverynya," pungkasnya.

Dalam nota keuangan RAPBN 2013, belanja energi dipatok sebesar Rp 274,74 triliun dengan jumlah subsidi untuk BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun.

Jumlah ini meningkat dari anggaran yang ditetapkan pada APBN-P 2012 yang sebesar Rp 202,4 triliun untuk subsidi energi, dengan rincian Rp 137,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN, serta Rp 65 triliun untuk subsidi listrik.

Sedangkan subsidi non energi pada tahun 2013 mendatang dialokasikan sebesar Rp 41,4 triliun. Jumlah ini turun sedikit dibandingkan subsidi non energi tahun ini yang sebesar Rp 42,7 triliun.

(nia/dru)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Bangun The New Tanjung Priok, Pelindo II Jual Surat Utang Rp 3,5 Triliun

Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 3,5 triliun di tahun 2013. Dananya akan digunakan untuk membangun pelabuhan Kalibaru (New Tanjung Priok).

Direktur Keuangan Pelindo II Mulyono menjelaskan dana obligasi tersebut akan menutupi kebutuhan dana pembangunan Pelabuhan Kalibaru yang mencapai US$ 4 miliar (Rp 36 triliun) hingga 2018.

Sekitar US$ 2,5 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan Pelabuhan Kalibaru tahap I dan sisanya sebesar US$ 1,5 miliar akan digunakan untuk tahap II.

Khusus untuk pembangunan Pelabuhan Kalibaru tahap I, sekitar 20% kebutuhan dana akan dipenuhi dari internal perusahaan. Sekitar 35% diperoleh dari uang muka investor dan 55% sisanya dari pendanaan eksternal.

"Dari eksternal itu, kami membutuhkan sekitar Rp 3,5 triliun yang bisa diperoleh dari penerbitan obligasi," kata Mulyono saat ditemui di acara Indonesia Investment Forum di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/09/12).

Menurut Mulyono, kemungkinan rencana tersebut akan dilaksanakan pada semester I-2013. Hingga saat ini, perseroan baru mematangkan rencana tersebut. Sehingga belum ada underwriter yang ditunjuk rencana itu. Di sisi lain, Pelindo II juga memerlukan dana sekitar Rp 7 triliun di tahun 2013.

Namun kebutuhan tersebut masih merupakan bagian dari total kebutuhan dana sekitar Rp 40 triliun hingga 2018 tadi. Saat ini, perseroan sudah mendapat kucuran kredit dari Bank Mandiri dan BNI sebesar Rp 1 triliun. Hingga akhir tahun ini, perseroan akan mencairkan dana kredit sebesar Rp 500 miliar.

"Sisanya akan dicairkan di tahun depan," tambahnya.

Terkait hal itu, Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino menambahkan perseroan akan membangun Pelabuhan Kalibaru (The New Tanjung Priok) mulai pada 2014. Targetnya akan selesai pada 2016.

The New Tanjung Priok nantinya akan memiliki daya tampung 4,5 juta TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) untuk tahap I, dan 8 juta TEUs untuk tahap II.

"Bila berhasil dibangun, pelabuhan baru tersebut akan menjadi tempat transit baru bagi para eksportir dan importir yang selama ini hanya mampir di Singapura," katanya.

(wij/ang)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Subsidi Biaya Angkut Motor untuk Mudik Rp 560 Miliar Dianggap Tak Efektif

Jakarta - Usulan pemerintah soal dana subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk mengangkut 500 ribu sepeda motor dinilai tak efektif. Usulan yang akan menelan dana Rp 560 miliar tersebut dinilai akan memicu penambahan kepemilikan sepeda motor.

Demikian yang diungkapkan oleh Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiajowarno di acara Evaluasi Angkutan Lebaran 2012 di Hotel Lumire Jakarta Pusat, Selasa (18/9/12).

"Adanya subsidi khusus untuk mengangkut sepeda motor dikhawatirkan justru akan memicu pertambahan pengguna sepeda motor, mereka akan terpicu," katanya.

Ia mengatakan, apabila pemerintah memproyeksikan jumlah kendaraan roda dua pada mudik lebaran ini 3,5 juta kendaraan, angka itu dipastikan akan naik karena adanya subsidi ini.

"Umpamanya pemerintah memprediksikan 3,5 juta umpamanya. Nah itu akan lebih, karena yang tadinya tidak pakai sepeda motor jadi pakai sepeda motor, karena subsidi tadi," tambahnya.

Menurut Djoko, harusnya dana subsidi senilai Rp 568,9 miliar itu diperuntukkan untuk perbaikan angkutan umum dan sarana transportasi yang sudah ada. "Lebih baik untuk angkutan umum itu, itu lebih tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran subsidi khusus Rp 568,9 miliar untuk mengangkut sepeda motor selama angkutan Lebaran 2013. Adanya subsidi khusus tersebut ditargetkan dapat mengangkut 538.920 unit motor.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan E.E Mangindaan mengatakan, pada masa angkutan Lebaran tahun depan motor-motor para pemudik akan diangkut oleh kereta api sebanyak 383.664 unit, truk mengangkut 139.956 unit, dan kapal laut mengangkut 15.300 unit.

"Dengan adanya subsidi khusus tersebut diharapkan dapat mengalihkan 583 ribu motor dari jalan raya menggunakan transportasi umum pada saat mudik, dan antisipasi kurangi pemudik sepeda motor," ujarnya.

(zul/hen)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

BBM Subsidi Langka, Diduga Ada Mafia BBM di Berau

Jakarta - Kesulitan BBM bersubsidi di Kabupaten Berau, Kaltim, belum teratasi sampai saat ini. Kuat dugaan mafia BBM menjadi biang kesulitan masyarakat memperoleh BBM subsidi di SPBU yang beroperasi di Berau, salah satu kabupaten di utara Kaltim.

Dugaan mafia BBM itu mengemuka, menyusul penelusuran Pansus BBM DPRD Kabupaten Berau yang bekerja efektif dalam 2 bulan terakhir ini. Pansus pun mengantongi sejumlah bukti-bukti yang menguatkan dugaannya.

"Dugaan penyalahgunaan dan adanya mafia BBM itu mengemuka karena ada dasar-dasarnya. Pertamina menegaskan, kuota BBM subsidi di Berau, secara riil mencukupi. Itu disampaikan Pak Edwin (perwakilan Pertamina yang berkantor di Tarakan). Tapi faktanya di lapangan?" kata Ketua Pansus BBM DPRD Berau, Anwar, kepada detikFinance saat dihubungi, Selasa (18/9/2012) siang WITA

Anwar menerangkan, terdapat beberapa poin penting pendistribusian BBM subsidi di Berau, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendistribusian BBM subsidi, seharusnya diangkut dengan menggunakan truk tangki yang direkomendasikan Pertamina.

"Ini malah tidak begitu. Penelusuran kita, ada 5 truk tangki yang mengangkut BBM bersubsidi meski berlogo Pertamina. Tapi truk itu milik dari pemilik SPBU. Seharusnya, itu tidak boleh dan harus transportir khusus. Pertamina sudah menegaskan itu (tidak boleh), tapi tidak ada tindak lanjutnya," tegas Anwar.

"Persoalan pengawasan SPBU, SPBU punya otoritas untuk menutup atau mengoperasikan SPBU-nya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan kalau BBM subsidi yang dijualnya benar-benar habis. Beberapa jam kemudian, setelah tutup, ternyata buka kembali," ujar Anwar.

Anwar menegaskan, BBM bersubsidi seharusnya bisa diawasi agar pendistribusiannya benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Menurut Anwar, Pertamina lepas tangan saat truk tangki meninggalkan depo yang berlokasi di Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur.

"Pertamina dan aparat itu harusnya mengawasi apakah truk tangki yang keluar dari depo benar-benar sampai ke SPBU. Apakah benar-benar BBM subsidi itu dipergunakan masyarakat Berau dan sekitarnya. Siapa yang menjamin BBM subsidi itu sampai ke masyarakat? Siapa?" tambahnya.

"Masyarakat di Berau sudah tidak percaya lagi dengan Pertamina dan aparat. Pertamina yang berkantor di Tarakan, khususnya Pertamina yang bertanggungjawab tentang BBM subsidi di Berau," tegas Anwar lagi.

Anwar menegaskan, akan membawa data-data yang dimiliki pansus dan melaporkannya ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas (BPH Migas), terkait persoalan BBM yang tidak pernah ada habisnya di Kabupaten Berau.

"Sudah kita laporkan kondisi ini ke Pertamina, tidak ada tindaklanjut dan kondisinya masih seperti ini. Pernah kita hearing dengan Pertamina. Kita layangkan 2 kali surat untuk menghadiri hearing. Sampai surat ketiga, perwakilan Pertamina datang, tapi yang menghadiri tidak pada kompetensinya," keluh Anwar.

"Masukan kita sebagai wakil rakyat, seharusnya segera ditanggapi. Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan dengan Pertamina dan aparat, terkait persoalan BBM ini sampai akhirnya kami membentuk pansus," ketus Anwar.

Anwar juga merinci, data dan informasi yang dihimpun pansus, setiap harinya SPBU di Kabupaten Berau mendapat jatah BBM subsidi berupa bensin Premium rata-rata 20 ton dan solar rata-rata 10 ton.

Terdapat enam SPBU di Kabupaten Berau yakni SPBU Budi Terang, SPBU Daria Wati, SPBU Kilang Bujangga, SPBU Samutera Mandiri, SPBU Era DNA Cemerlang, serta SPBU H Isa III. Adapun APMS yang beroperasi adalah APMS Tiara Sakti serta APMS Era DNA Cemerlang.

"Sekali lagi saya sampaikan, BBM subsudi selalu dikatakan mencukupi untuk masyarakat Berau. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Persoalan ini sudah berlangsung lama," tutupnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

(dnl/dnl)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

DPR Setuju Jatah BBM Subsidi Ditambah 4 Juta Kiloliter

Jakarta - Komisi VII DPR menyetujui tambahan kuota atau jatah BBM subsidi sebanyak 4,04 juta kiloliter (KL) tahun ini. Pemerintah meminta tambahan jatah ini karena konsumsi BBM bersubsidi tiap bulan jebol 11%.

"Pemerintah meminta kepada DPR untuk meminta tambahan kuota BBM subsidi sebesar 4,04 juta KL dikarenakan berdasarkan realisasi konsumsi penyaluran BBM subsidi per Agustus 2012 mencapai 29,48 juta KL atau over kuota rata-rata tiap bulan mencapai 11%," kata Menteri ESDM Jero Wacik dalam Rapat Kerja dengan Agenda penambahan kuota BBM subsidi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Dari tambahan 4,04 juta KL tersebut, pemerintah meminta tambahan 3,43 juta KL untuk premium, 1,11 juta KL untuk solar, dan 0,22 juta Kl untuk LPG 3 kg.

"Tidak hanya premium dan solar, tetapi juga meminta tambahan LPG 3 kg sebanyak 0,22 juta KL," ujar Jero.

Ditambahkan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, tambahan kuota BBM subsidi tersebut dikarenakan beberapa hal.

"Pertama program penghematan BBM subsidi yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena dilakukan bertahap yakni Jabodetabek, Jawa Bali, dan Kalimantan. Selain itu disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang terlampau lebar membuat migrasi pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi," ungkapnya.

Selain itu, peningkatan penjualan kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi serta sudah over kuota BBM subsidi di beberapa daerah.

"Kenapa pemerintah juga meminta tambahan kuota LPG 3 kg, ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat dan beralih dari menggunakan minyak tanah ke LPG 3 kg, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat," tegas Rudi.

Dalam permintaan tambahan BBM subsidi tersebut, pemerintah juga meminta DPR agar menyetujui pembayaran tambahan kuota di 2011 lalu yang lebih 1,27 juta KL, namun hingga saat ini belum dibayarkan karena menunggu persetujuan DPR.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

(rrd/dnl)

1:00 AM | 0 komentar | Read More

Pelayaran Nelly Dwi Putri Banderol Saham Rp 160-190 per Lembar

Jakarta - PT Pelayaran Nelly Dwi Putri menetapkan harga saham perdananya pada kisaran Rp 160-190 per lembar. Dengan demikian perseroan maksimal akan mendapatkan dana Rp 66,5 miliar.

Berdasarkan hasil due dilligence perseroan hari ini, Selasa (17/9/2012), kisaran harga saham IPO Rp 160-190 per lembar. Perseroan menawarkan maksimal 350 juta lembar saham atau sekitar 14,89% dari modal disetor usai penawaran umum.

Hasil IPO digunakan perseroan akan digunakan 80% sebagai pendanaan pembelian 11 set kapal tunda dan kapal tongkang. Pembelian kapal juga menggunakan kas internal dan atau pinjaman perbankan. "Sisanya sekitar 20% sebagai modal kerja," kata Direktur Utama Pelayaran Nelly Dwi Putri, Tjahja Tjugiarto di UOB Plaza, Jakarta.

Sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Lautandhana Securindo. Perkiraan jadwal book building pada 17-19 September 2012, dengan masa panawaran 2-4 Oktober 2012. Masa penjatahan dan distribusi saham masing-masing pada 5 dan 8 Oktober 2012. Listing diperkirakan terjadi di 9 Oktober 2012.

Menurut Tjahja, bisnis perseroan lebih banyak ada di dalam negeri hingga penurunan industri pelayaran relatif tidak terlalu berpengaruh kepada Nelly Dwi Putri.

"Industri angkutan pelayaran memberi peluang dan potensi yang menjanjikan. Saat ini perseroan telah melayani muatan untuk bidang industri pulp & paper dan industri lain, kayu bulat, Batu split, pasir serta batu bara," katanya.

Ke depan perseroan siap menggarapp segmen angkutan lain, seperti CPO, CNG, dan komoditas lainnya.

Hingga akhir 2012 dengan membaiknya industri pelayaran, perseroan menargetkan laba Rp 18,96 miliar atau naik dari posisi sebelumnya Rp 9,81 miliar. Sementara target pendapatan Rp 51,89 miliar, atau naik dari posisi 2011 Rp 35,114 miliar.

(wep/dnl)

1:01 AM | 0 komentar | Read More